Security

HARUSKAH PELANGGARAN HAM DI PAPUA DIBIARKAN?

Sebuah isu sexy di kalangan aktivis baik di dalam dan luar negeri ketika berbicara Papua, yaitu “Pelanggaran HAM”. Selain sexy, memiliki argumentasi substansial dan strategis dalam konteks global. Substansial karena mudah digunakan untuk memperoleh dukungan. Strategis karena isu global yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung politik pembebasan West Papua (Papua Barat).

Ada dua hak yang dimiliki oleh manusia menurut kovenan PBB, yaitu Covenant civil and political right (Hak sipil dan politik) dan Covenant economic, social and cultural right (hak ekonomi, sosial dan budaya).  Kedua kovenan ini menjadi instrumen PBB untuk penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan serta sekaligus evaluasi penegakan dan pemenuhan HAM oleh semua negara.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi kedua kovenan tersebut, suka tidak suka telah menjadikan kedua kovenan tersebut menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artinya, berlaku baik untuk kepentingan pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi masyarakat Indonesia.

Penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam perspektif ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan segenap aparatur yang ada dalam jajarannya wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan memenuhinya. Itu karenanya hak-hak tersebut kemudian masuk dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 dan menjadi dasar konstitusional bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Papua, harus diakui bahwa Indonesia memiliki catatan atas isu-isu terkait pelanggaran HAM, bahkan pada tahun 2013 dan 2014 Komisi HAM PBB melakukan dengar pendapat dengan Indonesia dalam hal ini. Amnesty Internasional dalam laporannya yang diunggah Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia, 2 Juli 2018 berjudul “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua”, menyebut setidaknya ada 95 orang (85 orang OAP) telah dibunuh tanpa diadili selama kurang dari delapan tahun.

Demikian pula Komnas HAM pada 10 Desember 2018 menyatakan, “Infrastruktur Papua Maju, tetapi ada Pelanggaran HAM”, sebagaimana ditulis di Kompas.com.  Sementara dari pihak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menurut wartawan BBC Indonesia pada 19 Mei 2016 mengatakan akan menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua termasuk Kasus Biak Numfor 1998, Kasus Wasior 2001 dan Kasus Paniai  2014.

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa ada sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, bahkan sebagian disebut pelanggaran HAM serius. Seriuskah pemerintah menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sebagaimana  disampaikan oleh Wiranto yang diungkapkan pada tahun 2016?. Tiga tahun berlalu atas pernyataan tersebut, namun klarifikasi atas dugaan pelanggaran HAM itupun tiada.

Secara prinsip, negara wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negaranya. Begitu juga warga negara terhadap warga negara lainnya, apapun jenis pelanggarannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara untuk menegakkan dan memenuhinya, sehingga apabila negara tidak melakukan, wajib dituntut dan diadili oleh karena abai.

Secara spesifik, UU Nomor 39 tahun 1999 tidak merinci jenis pelanggaran HAM, UU ini hanya mendeskripsikan pelangaran HAM. Rincian jenis pelanggaran HAM justru terdapat di dalam UU Nomor 26 tahun 2000 yang mengategorikan dua pelanggaran HAM menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Yang pasti kedua UU tersebut tidak menyebut adanya istilah pelanggaran HAM serius.

Apakah belum tuntasnya sengketa tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada aktor keamanan negara ada hubungannya dengan kategori pelanggaran HAM dimaksud?. Yang pasti, menurut UU Nomor 26 tahun 2000 Pengadilan HAM ad hoc merupakan wewenang pemerintah yang belum pernah diwujudkan untuk mengadili tuduhan pelanggaran HAM berat di Papua. Bahkan, pengadilan pelanggaran HAM ringan yang menjadi wewenang pengadilan negeri juga masih sering dipertanyakan oleh para pihak yang mencari keadilan.

Apabila persoalannya terkait dengan pelanggaran HAM berat, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebut bahwa, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Keduanya mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan sejenisnya, tetapi dilakukan secara meluas atau sistematik. Kata meluas dan sistematik dalam kedua kejahatan tersebut merupakan kata kunci. Legalkah Kasus Biak Numfor 1998, Kasus Wasior tahun 2001 dan Kasus Paniai tahun 2014 disebut Pelanggaran HAM berat, sangat debatable.

Aparat keamanan negara baik Polisi maupun TNI telah didoktrin hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di medan tugas. Di TNI AD misalkan, telah didoktrin “Bertempur secara Benar” dan menjadi doktrin yang wajib diketahui dan dijalankan. Sebuah etika bertempur wajib. Di lapangan mereka dibekali dengan buku saku terkait dengan hal tersebut. Sehingga apabila masih terjadi menjadi domain komandan lapangan dan individu prajurit.

Dalam perspektif ini, negara tidak boleh ragu menegakkan hukum. Setiap pejabat baik di tingkat pemerintahan, aparatur keamanan wajib menegakkan hukum HAM sekeras-kerasnya dengan kesadaran bahwa setiap orang yang menjadi aparatur negara yang harus menjalankan ketentuan tentang HAM secara konsisten dan konsekuen. Kelalaian apalagi kesengajaan adalah tindakan yang mencederai negara.

Membiarkan persoalan isu HAM digoreng oleh banyak pihak dengan menelantarkan kasus yang diduga menjadi pelanggaran HAM sama halnya dengan membiarkan negara diobok-obok oleh pihak Gerakan Pembebasan Papua Barat dan negara pendukungnya. Menegakkan hukum HAM sekeras-kerasnya merupakan salah satu tindakan nyata untuk menghentikan internasionalisasi pelanggaran di dunia internasional.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button