DemocracySecurity

DIALOG PAPUA: ANTARA ANGAN DAN REALITA

Sejak dialog antara GAM dan Pemerintah Indonesia berhasil menuntaskan konflik Aceh pasca reformasi, metode dialog dalam resolusi konflik mencuat dan mulai populer dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena konflik Aceh yang telah berlangsung 30 tahun dan mengakibatkan 15.000 korban jiwa manusia dapat tuntas melalui dialog. Maka tidak heran demo di Jakarta terkait dengan penyelesaian Papua, menuntut agar  penyelesaian konflik dilakukan secara damai seperti Aceh. “Kalau Aceh bisa dialog, kenapa Papua tidak?”.

Sesungguhnya penyelesaian Papua secara damai yang diamanatkan oleh TAP MPR/IV/ 1999 telah dicoba lakukan oleh Presiden Habibie. Dalam dialog dengan 100 orang masyarakat Papua, Presiden Habibie mengatakan, “kalian boleh minta apa saja yang penting jangan minta merdeka”. Pernyataan ini keluar dari Presiden Habibie karena dialog tidak berjalan sebagaimana beliau bayangkan. Tetapi harus diapresiasi, karena pasca dialog ini setidaknya lahir Otonomi Khusus Papua.

Pada tahun 2009, keinginan terwujudnya dialog Jakarta-Papua mencuat dalam diskursus politik dan memicu kontroversi, khususnya di kalangan politisi Jakarta. Isu dialog Jakarta-Papua lebih menguat pasca diluncurkannya buku Papua Road Map yang ditulis Dr Muridan. Isu yang menonjol adalah nasionalisme versus dialogis. Namun demikian, keadaan ini sepertinya juga membawa tekanan psikologis terhadap pemerintah. Banyak media masa mempertanyakan kepada saya, mengapa dialog di Aceh dapat dijalankan, tetapi di Papua Pemerintah enggan menyentuhnya.

Menjelang akhir tahun 2010, Presiden SBY memanggil saya, Farid Husein dan Felix Wanggai. Beliau menghendaki kami bertiga membangun komunikasi dengan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat baik yang bergerak di sektor politik maupun kelompok bersenjata. Saya dan Farid berbagi tugas, Farid bergerak untuk membangun komunikasi dengan kelompok bersenjata, saya dengan kelompok politik dan intelektual. Semua berjalan, komunikasi dapat terbangun dan tersimpul bahwa terlalu banyak faksi yang sulit dipersatukan.

Hasilnya, Farid bisa berkomunikasi dengan Yoweni dan kelompoknya, dan saya membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok politik dan aktivis. Pada Konferensi Damai 5 s.d 7 Juli 2011 yang digagas oleh Neles Tebay melalui Jaringan Damai Papua, saya berhasil meyakinkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Joko Suyanto menjadi Key Note Speaker. Sehingga, pada tanggal 5 Juli 2011 Menkopolhukam hadir dalam pembukaan konferensi tersebut.

Source: https://www.antarafoto.com/bisnis/v1309863306/konferensi-papua-damai

Pada konferensi ini, Neles secara khusus meminta saya untuk mengikuti diskusi dalam  komisi dialog, sebuah komisi yang tidak dirancang sebelumnya. Sehingga, perdebatan dalam komisi tersebut dapat saya ikuti seluruhnya. Hal substansial yang didiskusikan adalah dialog antara bangsa Papua Barat dengan bangsa Indonesia.

Dengan perspektif dialog antar bangsa, maka substansi diskusi meliputi: Fasilitator dialog harus dari negara netral atau PBB; Mediator dialog adalah tokoh dunia yang netral dan berpengaruh; Bahasa pengantar untuk dialog adalah bahasa Inggris, serta; Syarat juru runding bangsa Papua Barat dan pelibatan juru runding perempuan.

Selama diskusi, komisi ini tidak membahas siapa juru runding yang dikehendaki. Kondisinya menjadi berubah total, ketika penutupan konferensi damai panitia menyebut nama juru runding salah satu diantaranya adalah Benny Wenda. Setelah diungkap nama-nama juru runding, justru terjadi keributan diantara peserta dan hasil diskusi pun kembali mentah.

Untuk memperbaiki keadaan, pada Oktober 2011 Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres 65/2011 sebagai kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Komunikasi konstruktif menjadi salah satu substansi yang harus dijalankan dalam pendekatan sosial politik dan budaya. Sebuah terminologi lain dari dialog yang ingin dijalankan.

Kehendak dialog mengemuka dalam pertemuan dengan dua belas Pendeta Papua di Istana Negara pada 1 Februari 2012, Presiden merespons Neles Tebay sebagai pembicara yang mengungkap pentingnya dialog: “Pemerintah setuju dengan dialog sepanjang tujuan, agenda, mekanisme dan pesertanya jelas dan dapat ditentukan; Para pendeta agar merumuskannya, dan; apabila rumusannya dapat disepakati, agar dilaporkan kepada Wakil Presiden”. Namun, rumusan yang diharapkan tidak pernah terwujud.

Source: http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/papua-dialogue-as-the-road-to-peace/

Saat ini, Presiden Jokowi juga menghendaki Neles Tebay untuk mempersiapkan dialog sektoral. Masyarakat Papua yang menghendaki referendum seperti KNPB justru melihat Neles Tebay sedang menjalankan agenda Jakarta untuk terus berkuasa di Papua, atau sedang mencairkan kebekuan dialog antara Jakarta dan Papua. Benarkah?, kecurigaan yang berlebihan, tetapi dapat dipahami.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak keberatan melakukan dialog. Namun, tentu sulit bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melakukan dialog dalam kesetaraan dengan wujud  dialog antara dua bangsa. Di kalangan OAP, hanya elitis pro OPM yang berbicara tentang dialog, sedangkan TPNPB-OPM yang mengklaim sebagai pejuang bangsa Papua Barat hanya menghendaki perang atau referendum untuk menuntaskan status politik Papua. 

Komunikasi konstruktif yang pernah ditawarkan, upaya dialog yang ditawarkan Neles Tebay kepada Susilo Bambang Yudhoyono serta  dialog sektoral yang digagas Presiden Jokowi merupakan upaya dialog yang ingin dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat Papua guna penyelesaian secara komprehensif. Tetapi, dengan kondisi perkembangan kelompok-kelompok OPM saat ini, diyakini sulit memberi respons positif. Dialog bagi OPM hanyalah dialog antara bangsa Papua Barat dengan Indonesia. Bagi mereka penyelesaian status politik hanya dimungkinkan melalui referendum.

Dalam konteks perbedaan dan kepentingan antar faksi dan klan, seolah-olah mereka memiliki agenda yang sama, tetapi agenda dan kepentingan kelompok sangat sulit untuk dijembatani. Perbedaan diantara Yoweni, Goliath, Puron Wenda, Egianus Kagoya dan kelompok-kelompok lain dalam TPNPB-OPM memberi petunjuk keadaan ini. Perbedaan antara TPNPB dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh ULMWP sebagaimana pernyataan perang Goliath Tabuni merupakan hambatan (barrier) kelompok OPM, belum lagi perbedaan masyarakat gunung dan pantai yang masih tetap eksis.

Inilah kondisi objektif ketika berbicara dialog, sebuah angan dan realita yang tiada berujung.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button