SecurityStrategic

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA VERSUS HAK POLITIK DI PAPUA

Sebuah pernyataan bombastis dikemukakan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Operasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom: “Jalan (Trans Papua) itu dibuat untuk keperluan transportasi TNI, agar mereka mudah membunuh kami”. Pernyataan ini mengemuka dalam wawancara Sebby dengan Suara.com yang diunggah oleh Aldie Syaf Bhuana. Sepertinya, bagi TPNPB-OPM pembangunan jalan bukan untuk membuka akses kemajuan tetapi untuk memudahkan mobilisasi aparat keamanan merepresi TPNPB-OPM yang memiliki keleluasaan bergerak khususnya di wilayah Pegunungan Tengah.

Source: UP4B

Apakah pernyataan ini mewakili pikiran Orang Asli Papua (OAP)?. Tentu tidak. Pernyataan Kepala Suku Korowai Batu saat bertemu saya pada tanggal 12 Desember 2012 dengan jelas menyatakan mereka butuh pembangunan. Bahkan bukan hanya di situ, hampir di setiap tempat pertemuan dengan masyarakat ketika saya menjabat Kepala UP4B, mereka menyatakan butuh pembangunan.

Sebagaimana Laporan IPAC (Institute For Policy Analysis of Conflict), ada tiga sayap TPNPB-OPM, Goliath Tabuni berbasis di Pegunungan Tengah, Puron Wenda berbasis di Lany Jaya walaupun kemudian ia memisahkan diri dari Goliath, serta Richarad Hans Yoweni yang berbasis di PNG dan mengklaim bahwa wilayah pengaruhnya ada di Pantai Utara Papua. Kelompok Goliath Tabuni merupakan kelompok yang memiliki wilayah paling luas, meliputi Puncak Jaya, Tinggi Nambut dan Mimika. Walaupun Yoweni mengklaim menjadi pimpinan tertinggi. Tetapi, rapat TPNPB-OPM di Biak tahun 2012 memilih Goliath Tabuni sebagai Panglima. Pegunungan Tengah dipilih sebagai basis operasi karena wilayah tersebut paling tertinggal, minim infrastruktur dan sulit dikontrol aparat keamanan.

Ketiga sayap ini tidak solid menurut IPAC, bahkan persaingan di dalam sayap juga terjadi karena faktor klan. Hal itu makanya Puron Wenda yang berbasis di Lany Jaya memisahkan diri dari Goliath. Kondisi yang sama juga terjadi dalam hubungan antara Yoweni dengan Goliath. Tetapi, faktanya Goliath Tabuni yang menyatakan perang. Dalam pernyataan perangnya, Goliath juga menyebut tidak sepakat dengan kabinet bentukan ULMWP. Hal serupa juga terjadi, walaupun Goliath yang mengontrol Pegunungan Tengah, namun Egianus Kagoya yang menyatakan pembangunan di Nduga tidak boleh dilanjutkan. Langkah Egianus Kagoya dapat diduga bertujuan untuk mencegah keberhasilan pembangunan karena akan memberikan pengaruh positif kepada pemerintah di mata rakyat dan dunia internasional.

Anak-anak sekolah di Nduga
Source: UP4B

Pasca reformasi, pendekatan untuk Tanah Papua berubah. Berdasarkan TAP MPR IV/MPR/1999, pembangunan tidak menggunakan pendekatan keamanan. Pada tahun 2000, Gus Dur berkunjung ke Jayapura, beliau mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sepanjang berdampingan dan lebih rendah daripada bendera Merah Putih. Sebuah pendekatan yang mengedepankan sense of humanity. Kebijakan percepatan pembangunan terus ditingkatkan pasca pemerintahan Gus Dur. Tercatat, melalui UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Inpres nomor 5 tahun 2007, Perpres nomor 65 tahun 2011, serta Inpres nomor 9 tahun 2017. Baik UU Nomor 21 tahun 2001 maupun kebijakan percepatan pembangunan dalam bentuk Perpres dan Inpres semuanya ditetapkan tanpa pendekatan keamanan.

Sektor yang menjadi prioritas adalah infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi OAP dan affirmative action. Tujuannya, untuk mengatasi ketertinggalan, kemiskinan, keterbelakangan, keterisolasian, dan konflik. Prioritas ini dipilih dengan sasaran agar Papua sejajar dengan wilayah Indonesia lainya. Harus diakui bahwa tidak semua kebijakan tersebut berjalan karena berbagai faktor, baik gangguan TPNPB-OPM maupun persoalan birokrasi. Akan tetapi kemajuan demi kemajuan telah dicapai dan dirasakan OAP. Konektivitas antar kabupaten telah terhubung walaupun belum baik, keterisolasian daerah berkurang, harga BBM dan semen di Pegunungan Tengah sama dengan provinsi lain. Akumulasi kemajuan dapat dilihat dari mobilitas manusia di dalam dan keluar masuk Papua baik di wilayah pantai, maupun di wilayah Pegunungan Tengah yang delapan tahun sebelumnya nyaris tiada. Di sektor olahraga, banyak perserikatan sepak bola Papua dan Papua Barat mengikuti Liga 1 dan Liga 2 PSSI. Semua sektor menunjukkan perubahan signifikan.

Pasar mama-mama di Yahokimo
Source: UP4B

Kebijakan ini ditempuh pemerintah untuk meningkatkan penghormatan HAM bagi OAP. Semua akses infrastrutur yang dibangun adalah untuk membuka akses penghormatan dan penegakan HAM di seluruh wilayah Papua dengan kesadaran bahwa integrasi di bidang politik, sosial dan budaya masih harus diperbaiki, dirawat dan ditingkatkan.

Hal mengemuka paling akhir adalah tujuh ultimatum TPNPB-OPM wilayah KODAP III. Sensasional, butir 5 ultimatum tersebut menyatakan semua masyarakat non-OAP dilarang di wilayah Nduga dan apabila tidak mengindahkan akan mereka tembak. Diskriminatif bahkan melanggar hak hidup orang lain. Paradoks, kata untuk mengungkapkan perilaku TPNPB-OPM terhadap HAM. Di satu sisi mengecam pemerintah melakukan pelanggaran HAM dan menuntut penuntasannya, tetapi di sisi lain mereka berperilaku melecehkan HAM. Tentu tidak bisa atas nama marginalisasi dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dituduhkan kepada Indonesia, mereka bertindak brutal. Bahkan, terkait dengan hak politik yang mereka persepsi belum dihormati pun, tidak berarti mereka memiliki hak untuk menghalangi hak masyarakat OAP di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Pertemuan SBY dengan Pendeta di istana negara tanggal 1 Februari 2012
source: UP4B

Terkait dengan hak politik, dialog tidak diharamkan sejak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana pertemuan dua belas Pendeta di Istana Negara pada 1 Februari 2012, Presiden merespons Neles Tebay sebagai pembicara. “Pemerintah setuju dialog sepanjang tujuan, agenda, mekanisme dan pesertanya jelas dan dapat ditentukan; para pendeta agar merumuskannya; apabila rumusannya dapat disepakati, agar melaporkannya kepada Wakil Presiden”. Namun rumusan tersebut tidak kunjung datang. Sejauh pengetahuan saya, Presiden Jokowi juga menunjuk Neles untuk hal yang sama.

Apapun yang dilakukan oleh TPNPB-OPM, pemerintah perlu menyikapinya secara konstitusional. Kebijakan membangun OAP bermartabat harus terus dilanjutkan, walaupun makna bermartabat bisa berbeda karena local wisdom. Namun pasti akan ditemukan titik temunya. Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) diyakini akan menurunkan tuntutan hak politik yang dipersepsi buruk dan dipasarkan OPM di dunia Internasional.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

One Comment

  1. Tidak ada seorangpun yg boleh menghalangi atau membatasi orang lain untuk mendapatkan hak hidup lebih baik, mendapatkan akses air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum.

Leave a Reply

Back to top button