SecurityStrategic

PELANGGARAN HAM: ISU INTERNASIONALISASI PAPUA

Disusupkan sebagai anggota delegasi Vanuatu dalam agenda sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Benny Wenda menyerahkan petisi soal referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet. Bombastis, karena menurutnya sebanyak 1,8 juta Orang Asli Papua (OAP) telah menandatangani petisi yang menghendaki referendum untuk kemerdekaan Papua Barat.

Vanuatu sengaja menyusupkan Benny Wenda selaku pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), karena negara kecil ini telah lama mendukung perjuangan kelompok ULMWP untuk kemerdekaan Papua yang disebutnya sebagai Papua Barat (West Papua). Benny Wenda menurut berbagai media dan informasi, resmi menjadi pimpinan ULMWP sejak Desember 2014. Menurut penjelasan CNNIndonesia.com, wakil juru bicara KTHAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, petisi tersebut diserahkan saat Michelle Bachelet bertemu dengan delegasi Vanuatu dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB. Saat itu, Benny mengatakan kepada Bachelet, bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah topik yang sengaja diangkat, karena menjadi topik favorit untuk menginternasionalisasi persoalan Papua. Di era global demokratisasi pasca perang dingin, isu pelanggaran HAM merupakan isu paling menarik untuk memengaruhi pihak-pihak internasional agar concern terhadap perjuangan pemisahan diri sebagian wilayah negara. Apalagi isu legalitas keberadaan Papua dalam NKRI akan sulit bahkan tidak mungkin digunakan, walaupun banyak buku beredar di Papua dan diskurus yang bertajuk status politik.

Menurut Doktrin “Uti Possidetis Yuris” yang menjadi rujukan legalitas hukum internasional terkait dekolonisasi, bahwa dekolonisasi Indonesia termasuk Papua dari Belanda seharusnya telah usai sejak 17 Agustus 1945. Sesuai dengan prinsip dan azas Doktrin ini, Indonesia merdeka merupakan legal successor state atas Hindia Belanda dan mewarisi seluruh wilayah Hindia Belanda. Akan tetapi manipulasi Belanda pasca kemerdekaan Indonesia, telah membuat Pepera menjadi babak terakhir dari proses dekolonisasi Indonesia yang berlarut larut. Dalam kaitan dekolonisasi ini, Belanda sebagai penjajah tidak mau menyadari bahwa waktu berkuasa sudah habis pada saat Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 1962 New York Agreement ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Ada dua substansi pokok di dalam perjanjian tersebut, yaitu: penyerahan pemerintahan Papua oleh Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 dan penyerahan dari UNTEA kepada Indonesia sesudah 1 Mei 1963. Terkait dengan kelanjutan dua substansi pokok tersebut adalah Act of Free Choice (pasal XVII), yang akan dilangsungkan enam tahun sesudah penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia. New York Agreement diterima Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 1752. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar hukum restorasi Papua ke dalam NKRI, setelah Pemerintah Indonesia meratifikasinya pada tanggal 1 September 1962 dan Pemerintah Belanda meratifikasi pada tanggal 7 dan 13 September 1962.

Berdasarkan perjanjian ini, Sekretaris Jenderal PBB mengangkat Dubes Fernando Ortiz-Sanz dari Bolivia untuk “advise, asssist, and participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the act of free choice, having in mind the interests and welfare of the people in the territory …”. Sedangkan kewajiban Indonesia adalah mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan Pepera (Pasal XVII Resolusi 1752). Pepera kemudian dilaksanakan pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 di mana 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berasal dari sembilan Kabupaten memberikan suaranya mewakili masyarakat Papua. Mereka menyatakan tetap bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi 2504 (XVII) yang isinya takes note of the report of the Secretary General and acknowledges with appreciation the fullfilment by the Secretary-General and his representatives of the task entrusted to them under the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)”.

Dengan Resolusi PBB 2504 (XVII), hal yang sangat wajar apabila ada sebagian masyarakat tidak menerima resolusi tersebut serta memanfaatkannya untuk berjuang memisahkan diri dari NKRI. Dalam perspektif mereka, New York Agreement adalah perjanjian yang sulit untuk dipahami apalagi terkait dengan status politik Papua. Apalagi, memahami pelaksanaan Pepera yang diikuti oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Papua dalam perspektif kekinian. Menurut New York Agreement yang kemudian diterima Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 1752, di dalamnya sama sekali tidak menyebut metode One Man One Vote, yang disebut justru tentang “Representative Councils” dan “consultations”, sebagaimana tertulis “Consultations (Musjawarah) with the representative councils on procedures and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population”.

Pembelokan legalitas inilah yang mendorong diskurus dalam masyarakat, kalau ingin menyelesaikan masalah Papua, maka status politik harus dituntaskan terlebih dahulu. Akan tetapi, apapun diskursus tentang status politik Papua, sejarah dan legalitas yang ada telah menetapkan, Papua adalah bagian integral NKRI. Dekolonisasi Indonesia termasuk Papua dari Belanda telah tuntas, yang berarti status politik Papua ke dalam NKRI tidak dapat diperdebatkan lagi, dan integrasi teritori Papua ke dalam NKRI tuntas. Oleh karena itu, dunia menghormati Resolusi 2504, dan masyarakat internasional mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

source : https://pngexposed.wordpress.com/tag/west-papua/

Penjelasan diatas menunjukkan secara terang benderang bahwa justifikasi sejarah dan legalitas internasional bersifat final dan mengikat status politik Papua. Final, karena Pepera telah menghasilkan Resolusi PBB 2504 (XVII) sebagai proses akhir dekolonisasi Indonesia dari Belanda. Mengikat semua pihak, karena masyarakat dunia wajib menghormati, termasuk mengikat bangsa Indonesia dan segenap masyarakat bangsanya untuk merawat Papua agar masyarakat OAP nyaman dan bangga menjadi bangsa Indonesia.

Sesuatu yang sangat lumrah, wajar dan bahkan manusiawi apabila resistensi dan penentangan disana sini masih terjadi. Dengan kata lain integrasi sosial OAP ke dalam masyarakat Indonesia masih rapuh. Namun hal terpenting yang seharusnya menjadi dasar berfikir, bersikap dan bertindak untuk merawat Papua adalah memperkecil resistensi dan penentangan yang masih terjadi sejalan dengan perjalanan waktu. Realita menunjukkan paradoxal. Papua masih men-triger banyak persoalan bagi bangsa Indonesia, karena resistensi dan penentangan itu tertransformasi ke dalam masyarakat yang trennya terus meningkat. Bahkan, kekerasan bersenjata oleh TPNPB OPM hingga pernyataan perang dinyatakan di Port Morsby, PNG pada tangal 31 Januari 2019. Di luar negeri, internasionalisasi masalah Papua berkembang dan meluas. Pasti ada yang salah. Keberanian untuk memberikan pengakuan terhadap kondisi obyektif ini dibutuhkan agar menjadi modal dasar yang kuat untuk memperbaiki keadaan.

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, persoalan yang sangat mungkin untuk diinternasionalisasikan adalah isu pelanggaran HAM yang terjadi sejak era orde baru hingga sekarang. Seluruh gerakan dan manuver para pegiat kemerdekaan Papua di Fora Internasional menggunakan isu HAM sebagai pintu masuk untuk memperoleh empati dan pengakuan. Menurut Benny Wenda, internasionalisasi isu Papua telah berlangsung sejak tahun 1969, tepatnya pasca Pepera.

Pada tahun 1969, tercatat perjuangan kampanye Papua Merdeka di Belanda dimotori oleh Markus Kaisepo (alm), Nicolas Jouwe (alm), Frans Alberth Yoku dan Nicolas Messet, walaupun dengan perjalanan waktu mereka bergabung ke dalam NKRI. Pada tahun 1972, gerakan OPM di luar negeri juga muncul di Stockholm, Swedia. Namun, kantor pergerakan tersebut ditutup pada tahun 1979. Pada Tahun 1976, Ben Tanggahma dan beberapa aktivis Papua Merdeka membuka kantor perwakilan OPM di Dakar, Sinegal. Mereka mengklaim mendapat dukungan dari negara-negara Afrika, walaupun kenyataannya dukungan tersebut juga tidak pernah ada hingga kini. Pada tahun 1983, Vanuatu telah memfasilitasi gerakan Papua Merdeka di kawasan Pasifik dengan mendorong terbukanya kantor perwakilan. Akan tetapi, di awal pembukaan perwakilan tersebut juga tidak jelas kelompok mana yang bermarkas di kantor tersebut, karena faksi-faksi perlawanan banyak jumlahnya dan saling mengklaim siapa diantara mereka yang paling berhak.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Forkorus Yoboisembut mendeklarasikan NRFPB (Negara Republik Federasi Papua Barat). Bahkan, mereka mengklaim sebagai negara baru dalam keangotaan PBB dengan Nomor Register: Rr. 827567846 BT. Pada waktu yang hampir bersamaan, gencarnya kampanye Papua Merdeka di Eropa mendorong para pemerhati HAM, politisi dan pengacara serta aktivis bidang Hukum dan HAM membentuk International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyer for West Papua. Pada era ini, berbagai lembaga, aktivis dan pegiat HAM internasional juga memberikan dukungan hingga terbentuk sebuah organisasi gabungan berupa praktisi hukum yang siap mendukung upaya untuk memperoleh kemerdekaan Papua. Mereka tergabung dalam International Lawyer. Dukungan ini memberi peluang kepada Benny Wenda pada tanggal 29 April 2013 membuka kantor FWPC (Free West Papua Campaign) di Kota Oxford Inggris. Tercatat, pada pembukaan kantor tersebut hadir walikota Oxford, yang kemudian diasumsikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Inggris, walaupun tidak demikian realitanya. Sedangkan di Australia, sekolompok aktivis Papua Merdeka yang menamakan diri sebagai Republik Federal Papua Barat, sebuah gerakan untuk mencari dukungan pemerintah Australia, membuka kantor daerah di Cockland, Melbourne.

Untuk memperluas dukungan, mulai Juni tahun 2015 Benny Wenda memfokuskan aksi-aksinya untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG adalah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Front Pembebasan Nasionalis Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru. Dari catatan gerakan Papua Merdeka di forum internasional, posisi Vanuatu terlihat jelas sebagai negara yang mendorong kelompok Papua merdeka mendirikan kantor perwakilan di Vanuatu sejak tahun 1983. Dalam tata pergaulan internasional, sebagai negara Vanuatu telah melakukan intervensi dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sesuatu yang haram dalam tata pergaulan antar bangsa di dunia. Bahkan, menurut Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, “tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB”.

Memang perlu ditelusur lebih jauh dan mendalam tentang empati Vanuatu kepada kelompok-kelompok Papua Merdeka. Sebab, sebagai negara Vanuatu dengan sengaja memasukkan Benny Wenda menjadi anggota delegesai Vanuatu dalam pertemuan dengan KTHAM PBB Michelle Bachelet. Penelusuran tidak cukup dari perspektif persaudaraan Melanesia, sebab jumlah masyarakat Melanesia di Indonesia lebih besar dari pada jumlah seluruh masyarakat Melanesia yang ada di Pasifik Barat Daya. Faktor ekonomi barangkali menjadi faktor utama motivasi Vanuatu, tentu dengan harapan mendapatkan konsesi apabila Papua merdeka. Yang pasti Vanuatu adalah negara yang tidak cukup memiliki sumber daya ekonomi dan sumber daya alam untuk menopang negara.

Pada Sidang Umum PBB tanggal 28 September 2018, Indonesia mengecam Vanuatu yang menuding RI telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Kecaman disampaikan oleh Indonesia pada sesi General Debat Sidang Umum PBB. Secara tegas Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB menyatakan, “Indonesia mengecam pernyataan tak berdasar Vanuatu yang disampaikan pagi ini terkait Papua dan Papua Barat”. Hal ini tegas dikemukakan, sehubungan dengan tudingan Vanuatu yang menyatakan, “telah bertahun-tahun Vanuatu membangun narasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat”. Tidak hanya itu, “Vanuatu juga menuduh bahwa warga Papua dan Papua Barat telah diabaikan haknya oleh pemerintah Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial”. Lebih jauh Wakil Tetap Indonesia di PBB juga menyatakan bahwa “Vanuatu juga menuding Indonesia memperlakukan warga Papua dan Papua Barat dengan diskriminatif serta berupaya agar isu ini dibahas di sidang umum PBB”. Rangkaian peristiwa ini, tidak bisa diremehkan karena menjadi nilai plus dalam upaya internasionalisasi masalah HAM di fora internasional. Setidaknya, ada dua catatan penting dari upaya internasionalisasi ini. Pertama, tren internasionalisasi meningkat bahkan mencapai Sidang Umum PBB; Kedua, isu yang selalu diangkat adalah isu pelanggaran HAM.

Kedua catatan di atas memberi petunjuk jelas bahwa Indonesia harus memberi perhatian sangat serius serta berani menetapkan kebijakan yang tepat walau tidak populis terhadap terhadap dua hal yang harus menjadi prioritas, yaitu: Perwujudan penghormatan HAM di tanah Papua, serta menghentikan kampanye isu HAM melalui diplomasi luar negeri yang total dan lebih agresif. Kebijakan prioritas ini menjadi sangat mendesak dan tidak dapat dijalankan sebagaimana business as usual. Sebab, pergerakan dan perkembangan yang terjadi di lapangan serta meluasnya internasionalisasi, pemerintah harus segera melangkah dan bahkan berlomba dengan kecepatan kampanye pembebasan Papua Barat di dunia internasional. Diakui, bahwa pemerintah pasca reformasi telah banyak berbuat untuk perbaikan penghormatan terhadap HAM masyarakat Papua khususnya OAP. Tetapi realita langkah tersebut masih kalah cepat dengan internasionalisasi yang dilakukan oleh ULMWP yang dimotori oleh Benny Wenda dengan Kampanye Pembebasan Papua Barat. Diterima atau tidak oleh PBB, akan tetapi kampanye tersebut telah tercatat dan menggema.

Pertama, adalah perwujudan penghormatan HAM di Papua dilakukan dengan melanjutkan pendekatan kebijakan kesejahteraan sebagaimana dikehendaki pasca reformasi. Akan tetapi dengan penekanan konsistensi terhadap kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), kelambatan pencapaian sasaran kebijakan di Tanah Papua sesungguhnya berawal dari inkonsistensi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan itu sendiri. Inkonsistensi ini juga dapat dilihat dalam evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dari waktu kewaktu, baik oleh masyarakat Papua maupun oleh Pemerintah Pusat. Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan haruslah bukan dalam konteks kepentingan politik kekuasaan, tetapi tetap dalam konteks kepentingan politik negara. Beberapa tindakan untuk perbaikan dalam upaya mewujudkan penghormatan terhadap HAM sebagi berikut:

  • Dipastikan bahwa strategi untuk mencapai tujuan perjuangan dalam Kampanye Pembebasan Papua Barat yang digagas oleh Benny Wenda adalah mengangkat semua isu pelanggaran HAM seluas-luasnya di fora internasional baik terkait Hak Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Operasionalisasi strategi ini diwujudkan dalam bentuk upaya penggagalan semua rencana dan pelaksanaan pembangunan serta mencegah pengakuan OAP atas keberhasilan pembangunan di Tanah Papua, baik dengan tindakan provokasi dan kampanye maupun dengan tindakan-tindakan yang lain termasuk kekerasan bahkan kekerasan bersenjata. Pernyataan perang di Port Morsby pada 31 Januari 2019 adalah indikator tentang hal ini. Oleh karena itu, melanjutkan dan menyukseskan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang bertujuan membangun masyarakat OAP seutuhnya, bermartabat, sederajat dengan masyarakat Indonesia lainnya harus terus dijalankan, bahkan diakselerasi. Hal yang harus diyakini adalah pencapaian tujuan dan sasaran Percepatan Pembangunan adalah mewujudkan penghormatan HAM masyarakat OAP.
  • Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di Tanah Papua dan seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa hanya dengan Percepatan Pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan, kemartabatan, pemenuhan dan penghormatan HAM bagi masyarakat Papua akan membuat OAP bangga menjadi bangsa Indonesia.
  • Kalaupun diantara orang Papua khususnya mereka yang menentang mengatakan “kami tidak butuh kesejahteraan, kami hanya butuh status politik Papua”, pernyataan itu adalah propaganda politik dan bagian dari strategi, yang sama sekali tidak sesuai dengan realita kebutuhan OAP.
  • Pemenuhan HAM hanya dimungkinkan apabila sarana dan prasarana di semua bidang kehidupan di Papua dapat dibangun dengan pendekatan budaya serta sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya menurut OAP.
  • Penyelesaian kasus-kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM harus menjadi concern utama pemerintah, dengan kesadaran bahwa kasus tersebut akan selalu dijadikan pintu masuk untuk menginternasionalisasi masalah Papua. Melakukan penyelesaian kasus-kasus yang selama ini diduga sebagai pelanggaran HAM secara adil dan transparan berarti langkah konkret menghentikan internasionalisasi persoalan Papua.
  • Pelurusan sejarah Papua di dalam NKRI sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua wajib dilakukan. Selain untuk meng-update mata pelajaran sejarah Indonesia dalam pendidikan, juga bertujuan agar masyarakat bangsa Indonesia lebih memahami Papua, dan meningkatkan kesadaran bela negara.
  • Tanah adalah ibuku dan sungai adalah air susu ibuku”, sebuah filosofi OAP yang menganggap tanah dan sungai adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan serta penataan tanah dan hutan di Tanah Papua harus menjadi perhatian agar tidak mengakibatkan persoalan sosial yang mempersulit upaya-upaya mewujudkan penghormatan HAM di Tanah Papua.
  • Langkah-langkah untuk mewujudkan keamanan di Papua dilakukan dengan tema dan pendekatan bahwa pembangunan di Papua bertujuan untuk mewujudkan penghormatan HAM OAP. Oleh karena itu, percepatan pembangunan tidak boleh diganggu, digagalkan dan apalagi dihentikan oleh Kampanye Pembebasan Papua Barat yang menggunakan banyak metode, baik dalam bentuk unjuk rasa damai tetapi provokatif untuk mendorong kekerasan dengan membawa senjata tajam, maupun dalam bentuk kekerasan TPNPB OPM untuk menunjukkan eksistensi perjuangan separatisme mereka.
  • Penegakan hukum di Tanah Papua harus dilaksanakan dengan tegas dan transparan terhadap siapapun, tanpa memandang siapa dan bargaining politik apapun oleh seluruh aparat hukum secara sinergi dan profesional. Keraguan dalam setiap penegakan hukum akan mendorong pembenaran atas apa yang mereka lakukan.
  • Politisasi dan penggunaan istilah KKB untuk menangani persoalan keamanan harus dihentikan walaupun dengan pertimbangan politik apapun, agar aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang dilibatkan tidak terjebak pelanggaran HAM yang menguatkan upaya Kampanye Pembebasan Papua Barat. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan dapat berjalan harus menjadi prioritas Polri.
  • Operasi militer intensitas rendah (low intensity) harus ditegakkan untuk melawan kampanye militer TPNPB OPM. Tetapi, operasi ini hanya diarahkan pada daerah yang dinilai rawan ancaman TPNPB OPM dan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap HAM. Operasi militer juga bertujuan untuk mencegah perluasan daerah kampanye militer TPNPB OPM, agar tidak mempersulit penanganannya di masa mendatang. Pemerintah tidak boleh ragu karena landasan hukum baik nasional maupun internasional tersedia dan doktrin di lingkungan TNI juga memungkinkan untuk hal tersebut.  

Kedua, Menghentikan Kampanye Isu HAM oleh WPNCL di Luar Negeri. Meningkatkan diplomasi secara total dengan tujuan untuk menekan agresivitas Kampanye Pembebasan Papua Barat yang dilakukan oleh kelompok Benny Wenda. Pernyataan tentang perang terhadap Indonesia yang dilakukan oleh OPM di Port Morsby pada tanggal 31 Januari 2019 dan dihadiri oleh dua orang parlemen daerah PNG, sebagaimana laporan Radio New Zealand tanggal 1 Februari 2019, menunjukkan bahwa peningkatan Kampanye Pembebasan Papua Barat di luar negari meningkat pesat. Lebih jauh, dua orang parlemen lokal PNG yang hadir juga mendesak agar PNG mengubah kebijakannya terhadap Papua Barat untuk membantu menyelesaikan konflik. Pada kesempatan yang sama, Gubernur ibu kota PNG, Power Parkop juga hadir mendukung tekanan kepada pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan pemerintah PNG tentang Papua Barat.

Secara signifikan, kampanye Pembebasan Papua Barat di dunia internasional mendapatkan momentum pasca penyerahan petisi oleh Benny Wenda kepada KTHAM PBB di Jenewa. Walaupun petisi yang sama juga pernah diserahkan kepada PBB pada tahun 2017 dan tidak mendapatkan tanggapan, bukan berarti petisi kali ini tidak akan ditangapi lagi. Optimisme kemampuan diplomasi untuk ini, tidak boleh menurunkan kewaspadaan terhadap respon negatif oleh PBB. Faktanya, dukungan untuk Benny Wenda dengan Kampanye Pembebasan Papua Barat terus meluas. Implikasi penyerahan petisi kepada KTHAM PBB harus dievaluasi dan dianalisis secara cermat dan menghasilkan langkah strategis yang dibutuhkan. Perkembangan dan jangkauan kampanye yang sedemikian luas harus dapat dihentikan agar dunia internasional tidak terseret empati kepada OPM.

Dalam konteks empati, satu hal yang harus dipahami, “ketika inferior melawan superior, empati pasti akan jatuh kepada pihak inferior”. Pemerintah harus menemukan strategi dan langkah yang tepat dan cepat untuk menghentikan provokasi Vanuatu serta mengagendakan kehadiran misi KTHAM PBB pasca petisi Benny Wenda. Kedua tindakan ini untuk mematahkan kampanye OPM di fora internasional. Langkah diplomasi Indonesia harus ditopang oleh perbaikan penghormatan terhadap HAM di Tanah Papua sebagai bukti keseriusan. Harus dihentikan kebiasaan memberikan bukti yang manipulatif dan tidak terukur. Penyelesaian kasus-kasus yang dinilai sebagai pelanggaran HAM harus menjadi prioritaskan agar kecepatan perluasan isu pelanggaran HAM di dunia internasional dapat diimbangi dan dihentikan. Agenda kehadiran KTHAM PBB ke Papua tidak boleh dipersulit apalagi digagalkan, karena akan menambah kerumitan internasionalisasi persoalan Papua serta menguatkan praduga pihak-pihak internasional dan PBB bahwa petisi Benny Wenda benar adanya.

Mari kita buat yang Orang Asli Papua Bisa, Jangan yang kita mau”

#nusantaracerdas #amandalamperbedaan

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Back to top button