SecurityStrategic

PEMBANTAIAN NDUGA: SIAPA YANG MEMPROTECT NEGARA

Peristiwa pembantaian terhadap masyarakat sipil karyawan PT Istaka Karya, Nduga, Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sebuah sayap militer OPM merupakan tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan. Selain mengakibatkan korban manusia yang sulit untuk dimaafkan, juga menimbulkan korban terhadap doktrin di kalangan TNI atau mungkin di Polri. Terhadap jatuhnya korban, kita semua seluruh warga negara Indonesia mengungkapkan duka cita yang mendalam akan tetapi juga menuntut pemerintah atas nama negara bertanggung jawab terhadap semua ekses dan kewajiban yang harus dijalankan. Karena konstitusi menuntut perlindungan warga negaranya.

Apapun perlindungan negara kepada masyarakat yang telah dilakukan, peristiwa yang terjadi di Nduga menunjukkan bahwa perlindungan kepada masyarakat telah gagal melaksanakan misinya, karena KKB mampu melakukan pembantaian secara leluasa, bebas tanpa rasa ketakuatan. Andai kata semua korban yang dibantai meninggal, entah kapan kejadian ini diketahui. Proses ini menunjukkan bahwa penguasaan wilayah berada di tangan KKB, bukan ditangan aparat keamanan. Kesalahan taktik, teknik atau abai?

Setelah diketahui bahwa ada pembantaian terhadap masyarakat sipil karyawan PT Istaka Karya, tindakan penyelamatan baru dilaksanakan. Media elektronika memberitakan bahwa Tim gabungan TNI/Polri sedang melakukan penyelamatan korban pembantaian dan melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Berdasarkan seluruh kejadian ini, pertanyaan tentu dapat diajukan siapa penanggung jawab di wilayah tersebut sebelum pembantaian terjadi, TNI atau Polri? Perlu kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab dan tidak dilempar kepada sembarang institusi.

Benarkah penyebutan KKB?, padahal kelompok yang menyebut dirinya TPNPB-OPM bertanggung jawab atas pembantaian dengan dalih bahwa yang bekerja tersebut adalah intelijen TNI. Mencermati penanggung jawab serta foto-foto yang diunggah, benarkah mereka kelompok kriminal?. Ketika mengatasnamakan organisasi separtis (OPM), menggunakan instrumen militer (TPNPB) dan nyata-nyata menguasai wilayah yang di-klaim secara sepihak sebagai wilayahnya, bukankah yang dilakukan tidak sekedar persoalan kriminal, tetapi telah berurusan dengan hukum negara dalam hal ini kedaulatan negara. Apabila kedaulatan di wilayah tersebut diukur dengan berlakunya hukum positif negara, kejadian Nduga menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah tersebut tidak berada sepenuhnya di tangan NKRI. Secara de jure benar NKRI berdaulat tetapi de facto tidak. 

Terkait operasi pengejaran oleh Tim gabungan TNI/Polri, jenis operasi ini tidak di kenal dalam doktrin TNI atau TNI AD, baik berupa operasi militer ataupun mungkin operasi kepolisian. Apabila operasi tersebut merupakan operasi TNI yang terkatagori OMSP (Operasi Militer Selain Perang), apakah Pangdam Cendrawasih mendapatkan mandat untuk melaksanakan operasi tersebut?, siapa yang memberikan mandat?, sebab sejauh ini penanggung jawab keamanan di wilayah Papua adalah Kapolda Papua. Apabila operasi tersebut berupa operasi kepolisian, mengapa harus operasi Tim gabungan TNI/Polri. Ataukah operasi ini implementasi dari Sinergitas TNI/Polri yang belakangan ini menjadi slogan di seluruh Indonesia? Perlu kejelasan pihak yang bertanggung jawab, apalagi beredar berita tidak jelas bahwa karena operasi kepolisian, maka anggota TNI yang dilibatkan diminta berpakaian seragam Polri, adalah sesuatu yang menambah blunder keadaan. Mudah-mudahan ini berita hoaks.

Persitiwa Nduga tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa kriminal yang dengan mudah pelakunya disebut sebagai KKB, akan tetapi sebuah peristiwa yang telah mengancam eksistensi NKRI, karena dilakukan oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai separatis dengan instrumen TPNPB sebagai organ militernya. Apalagi bertujuan merdeka dari NKRI. Karena itu pula peristiwa ini harus diyakini sebagai peristiwa yang patut dihadapi oleh militer dalam hal ini TNI. Perlu kemauan Politik untuk melakukan operasi militer di daerah yang diidentifikasi rawan TPNPB-OPM. Hukum Internasional Pasal 3 Common Article Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977 membenarkan penggunaan militer oleh negara, non-international armed conflict. Pemerintah atas nama negara harus tegas menetapkan bahwa yang ditumpas adalah Kelompok Separatis TPNPB-OPM serta melakukan OMSP di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan TPNPB. 

Merujuk pada hal-hal yang disampaikan terdahulu, terlihat jelas bahwa kehendak untuk menumpas separatis bersenjata merupakan hal yang patut untuk didukung, akan tetapi harus dalam format yang dilindungi peraturan perundangan. Di lingkungan militer, UU akan diikuti dengan doktrin sebagai petunjuk tentang bagaimana tugas dalam peraturan perundangan dapat dilaksanakan oleh kesatuan TNI. Dalam kondisi sebagaimana terjadi di Nduga, apakah masih relevan apabila tugas tersebut dipaksakan menjadi tugas Polri untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana Pasal 30 ayat 4 UUD 1945?

UUD 1945, pasal 30, ayat 2 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara di lakukan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pasal ini harus dijabarkan menjadi UU Keamanan Nasional atau UU Pertahanan dan Keamanan Negara untuk menyinergikan peran dan tugas TNI – Polri secara harmoni sekaligus menjadi payung untuk menghadapi persoalan seperti peristiwa Nduga. Realita terkait jabaran pasal 30 ayat 2, hanya UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sementara itu UU Keamanan Negara tidak pernah disiapkan, sebuah kekeliruan konstitusional. Kasus Nduga harus menyadarkan bangsa Indonesia tentang perlunya UU Pertahanan dan Keamanan Negara agar NKRI dapat dilindungi dari semua upaya pemberontakan dan separatisme bersenjata.

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Check Also

Close
Back to top button