SecurityStrategic

MIMPI DEKOLONISASI OPM DI SIANG BOLONG

Referendum Kaledonia Baru: Sebesar Apa Peluang Papua?, sebuah artikel Husein Abdulsalam 8 Februari 2019 di TirtoID. Artikel ini mengungkap pemungutan suara pada 4 November 2018 yang memertanyakan kepada masyarakat Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan merdeka. Referendum ini adalah hasil perundingan yang disepakati oleh Perancis, FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanake at Socialiste) dan RPCR (Rasseblement Pour la Caledonie dans la Republique) yang disebut Kesepakatan Noumea tahun 1998. 4 November 1998 adalah referendum pertama dan tahun 2020 dan 2022 adalah referendum yang kedua dan ketiga. Pada referendum pertama ini, 56% suara menolak Kaledonia Baru menjadi negara merdeka.

Apa pengaruh referendum di Kaledonia Baru tahun 2018 terhadap Papua?. Tentu ada, khususnya bagi OPM dan para aktivis kemerdekaan Papua. Setidaknya memberi motivasi perjuangan, mengapa Kaledonia Baru bisa. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Papua tentu punya pandangan sendiri.

Terkait dengan isu Papua Merdeka, dari hasil penelusuran sejarah yang ada, pada tahun 1961 sebanyak empat puluh pemimpin Papua menggelar Kongres Rakyat Papua (KRP) I. Mereka menghendaki Papua menentukan nasibnya sendiri. Kongres ini juga mengesahkan bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua, semboyan “One People One Soul”, dan Papua Barat sebagai nama negara. Menurutnya, kemerdekaan Papua telah dicapai pada saat dikumandangkan pada 1 Desember 1961 dengan menonjolkan simbol nasional yang dirancangkan oleh Kongres.

Walaupun dikumandangkan sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, akan tetapi ada yang tidak lazim, karena pada hari itu tidak ada pernyataan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Pernyataan Kemerdekaan Papua Barat tidak dinyatakan secara eksplisit sehingga rakyat Papua dan dunia internasional tidak mengetahuinya. Akan tetapi, keyakinan bahwa Papua Barat sudah merdeka sejak 1 Desember 1961 menjadi keyakinan sebagian masayarakat Papua. Inilah yang kemudian mendorong sebagian OAP menolak Pepera dan melahirkan OPM. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa Kargoisme cukup kuat hidup di daerah Melanesia termasuk Papua.

Kargoisme adalah sebuah paham yang menurut Dr. John G. Strelan yang bekerja sama dengan Drs. Jan A. Godschalk menulis buku KARGOISME Dl MELANESIA: Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kultus Kargo, memiliki ciri khas yaitu penantian atau pengharapan akan terjadinya perubahan radikal dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan tatanan alam semesta. Sebagai akibat dari perubahan ini maka akan ada hidup yang baru, suatu cara hidup yang baru, suatu dunia yang baru, yang berpolakan hal-hal yang menurut kepercayaan sudah ada sebelumnya pada masa permulaan dunia.

Dalam konteks keanggotaan MSG, FLNKS diterima sebagai anggota. Tetapi diplomasi Indonesia dan kepentingan masing-masing negara MSG telah menghalangi Papua menjadi anggota MSG. Status terakhir keanggotaan Papua melalui ULMWP di MSG adalah observer, sementara Indonesia diterima sebagai anggota associate. Meskipun Vanuatu dan FLNKS mendukung kemerdekaan Papua, PNG dan Fiji cenderung memihak Indonesia. Walaupun tidak semua anggota MSG mendukung ULMWP, satu hal yang menarik di dalam petisi sebagaimana dituliskan oleh The Saturday Paper  Australia, The petation also asks for West Papua to be placed back on the UN decolonisation list.

Sebuah petisi yang menghendaki Papua Barat ditempatkan kembali masuk dalam daftar dekolonisasi PBB. Petisi yang menghendaki status Papua seperti masa berlakunya New York Agreement. Padahal enam tahun pasca 1 Mei 1963 sebagaimana tertulis dalam perjanjian New York adalah agenda penentuan Papua yang dikenal dengan nama Pepera. Artinya pada masa tersebut proses penentuan pendapat rakyat yang dilaksanakan oleh PBB telah dilakukan, dan menghasilkan Resolusi PBB Nomor 2504 (XVII). Tindak lanjut petisi ini bukan tidak mungkin, tetapi sangat sulit, berliku dan butuh waktu panjang. Faktor terakhir adalah kemampuan Indonesia menentukan langkah strategis untuk mengagalkannya.  

Dari sejarah, Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947, isinya Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto serta pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS). According to the terms, the Netherlands agreed to recognize Republican rule over Java, sumatera and Madura (Article 1). The Republic would become one of three constituent states of the federal United States of Indonesia, along with the State of Borneo and the Great Eastern State, comprising the region of the Eastern Dutch East Indies known as the Great East (Articles 2, 3 & 4). The Netherlands Indies, together with the Netherlands, Suriname, and the Netherlands Antiles, would form a Netherlands-Indonesia Union with the Dutch Monarch as official head of this Union (Articles 5, 7 & 8). Great East menurut peta Belanda adalah wilayah yang membentang dari Sulawesi hingga Papua. Inkonsistensi Belanda terhadap perjanjian ini terjadi. Pada tanggal 20 Juli 1947, secara sepihak Gubernur Jenderal H. J. van Mook  menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, sebagai pembenaran agresi militer Belanda I dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947.

Menurut Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, butir ke 6, pasal 2 menyatakan bahwa “kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) setahun setelah perundingan”. Sebuah kesepakatan politik antara Belanda dan Indonesia yang tidak pernah terealisasi. Bulan Desember 1950, Belanda dan Indonesia menyelenggarakan “Konferensi Khusus” di Hague-Belanda, namun tidak mencapai kesepakatan. Terlihat bahwa Butir 6, Pasal 2 KMB 1949 merupakan muslihat Belanda untuk menghindari Doktrin Uti Possidetis Yuris.

Hal tersebut sangat mudah dibaca karena Belanda semakin memantapkan status quo nya di Papua tanpa hirau dengan perjanjian yang telah disepakatinya, memersiapkan pembentukan Papua sebagai sebuah negara. Itu karenanya, pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (kini Jayapura) melalui KNP (Komite Nasional Papua) mendeklarasikan kemerdekaan Negara Papua dengan nama Negara “West Papua”.

Bagi Indonesia pengakuan “de jure” atas Papua sangat penting, karena terkait dengan pengakuan internasional. Perjuangan untuk menuntaskan kedaulatan wilayah terus dilakukan, baik melalui perjuangan politik maupun melalui perjuangan bersenjata. Presiden Soekarno secara tegas menyatakan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tempat dan tanggal dipilih oleh Presiden Soekarno dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan Agresi Belanda II dengan pemboman atas Yogyakarta di Maguwo. Yogyakarta dipilih, untuk mengenang usaha pengusiran Belanda dari Batavia (Jakarta) oleh Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629. Langkah-langkah ini kemudian menghasilkan pengakuan internasional terhadap posisi Papua dan NKRI.

Seluruh proses sejarah yang ditandai dengan sejumlah perjanjian internasional sejak Perjanjian Linggar Jati hingga Resolusi 2505 (XVII) sesungguhnya merupakan proses dekolonisasi Indonesia dari Belanda, yang seharusnya telah tuntas pada tanggal 17 Agustus 1945 disaat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Menurut Havas Ugroseno Dubes RI untuk Belgia kepada peserta Rapat Perwakilan Indonesia di Beijing pada 14 November 2013, secara tulus Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada 19 Agustus 2005 di Gedung Pancasila Kemlu menyatakan penyesalannya atas segala tindakan Belanda di masa lalu terutama pasca Proklamasi. Ucapan ini adalah ucapan pertama sejak Indonesia merdeka dari pejabat senior Belanda hadir dalam acara hari Proklamasi: Melalui kehadiran saya, Pemerintah Belanda menyampaikan pengakuan moral dan politis terhadap Proklamasi, tanggal disaat Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam pernyataannya Menlu Bot menyatakan: ”Only in hindsight does it become clear that the separation between Indonesia and Netherlands was marked by more violence and lasted longer than was necessary.

Walaupun dekolonisasi Indonesia dari Belanda telah usai dan sah, referendum di Kaledonia Baru pasti membawa pengaruh kepada OPM dan para pegiat Kampanye Kemerdekaan Papua. Kejadian ini bisa menjadi pemicu motivasi perjuangan di fora internasional. Untuk menjadikan agenda dekolonisasi di PBB memerlukan keuletan, upaya yang sangat rumit dan panjang. Kemampuan menggandeng dunia internasional pasti membutuhkan pengorbanan. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena dalam konteks inferior melawan superior, empati akan berpihak kepada inferior. Sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin dapat mereka wujudkan. Mimpi di siang bolong memang hal yang sulit dapat mewujud. Tetapi Amerika Serikat bisa menjadi bangsa hebat dan maju karena masyarakatnya pemimpi (dreamer), bahkan mimpi yang hebat-hebat.    

Sumber: http://clipart-library.com/clipart/ziXpnnxiB.htm

Dalam konteks memupuskan impian OPM, hanya Pemerintah dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang mampu melakukannya, baik melalui pendekatan kesejahteraan maupun langkah-langkah diplomasi luar negeri total di semua lini untuk menghentikan Kampanye Papua Merdeka. Political will dan keberanian Pemerintah siapapun yang berkuasa serta seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan pemihakan total guna melindungi, mencerdaskan dan memajukan masyarakat  OAP agar bangga menjadi orang Indonesia begitu juga sebaliknya masyarakat Indonesia bangga dengan orang Papua adalah keniscayaan. Kemauan dan keberanian menyelesaikan persoalan HAM di Papua, merupakan kekuatan politik dan hukum yang mampu menjadi energi Pemerintah untuk mengokohkan kedaulatan NKRI. Dalam konteks diplomasi, pengakuan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada tanggal 19 Agustus 2005 di Gedung Pancasila merupakan pengakuan tulus dari Pemerintah Belanda. Akan tetapi akan lebih memiliki bobot sebagai pengakuan negara, apabila pengakuan tersebut diucapkan oleh Kerajaan Belanda dalam bentuk King Statement. Sebab, Menteri Luar Negeri hanya mewakili Pemerintahan Belanda yang dapat berubah dalam perjalanan waktu.    

“MARI KITA BUAT YANG ORANG PAPUA BISA JANGAN YANG KITA MAU”

Penulis: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Mantan Pangkoops TNI Aceh, Komandan Satgas Bantuan TNI penanggulangan Tsunami Aceh, Wakil Pemerintah Pusat di AMM, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button