Democracy

GIMANA POLITIK NGARUHIN HIDUP LO?

Oleh Anjar Maulitfiani, S.I.P & Fitria Jelita, S.I.P

Kata “politik” sangat popular di tahun 2019. Tahun 2019 adalah tahun politik karena Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagian orang apatis dan pragmatis terhadap Pemilu karena beranggapan kalau urusan politik tersebut tidak memengaruhi hidup mereka. Mereka beranggapan ‘politik kan urusan partai politik (parpol) dan yang lagi nyalon’, ‘politik cuma penting kalau pemilu’, ‘politik isinya korupsi, fitnah, dan hoax’, serta ‘politik itu kotor’.  

Anggapan tersebut emang gak salah sih, tapi sesungguhnya politik itu memengaruhi hidup kita. Semua kegiatan lo seharian mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik. Misalnya nih, abis bangun tidur lo mau mandi, mandi kan pakai air, dan ketersediaan air bersih buat mandi itu diatur oleh keputusan politik. Lalu, lo sarapan, apa yang ibu lo masak tergantung dari ketersediaan dan harga sembako di pasar yang ditentukan oleh keputusan politik. Kemudian lo berangkat sekolah, transportasi yang lo gunakan (harga bensin, harga tiket, jenis kendaraan) itu ditentukan oleh keputusan politik. Terus di sekolah, apakah buku pelajaran lo gratis atau musti beli itu ditentukan oleh keputusan politik. Balik ke rumah, lo ngerjain PR diterangi lampu PLN atau pake lampu petromax atau pake lilin ditentukan juga oleh keputusan politik. Sekarang paham kan kalo politik itu ngaruhin hidup lo 24 jam.

Politik itu juga ngaruhin siapapun lo, gak peduli lo anak orang kaya, anak orang miskin, tinggal di kota, tinggal di desa, sekolah atau gak sekolah, kerja atau pengangguran, anak gaul atau gak gaul karena keputusan politik mengikat semua warga negara tanpa terkecuali. Apabila lo gak patuh, lo bisa dihukum bahkan dipenjara.

Gimana proses keputusan politik bisa dilihat di gambar samping. Institusi politik contohnya Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, dan Auxilary Agencies (lembaga negara penunjang seperti KPK, Komnas HAM, dsb). Nah, pemerintah terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, misalnya Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dsb. Institusi politik itu mengeluarkan keputusan politik yang ngatur hidup lo.

Kalo menurut ahli seperti Harold Lasswell, politik itu menentukan Who gets What, When, and How (Lasswell, 1958). Kalau politiknya oke, anak tukang becak, tukang cuci, tukang bubur, tukang ojek, sekuriti juga bisa jadi sarjana atau bahkan Presiden karena ada regulasi yang menjamin mereka mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warganegara dan kompetisi yang adil untuk mereka.

Ahli lain, David Easton misalnya, juga menjelaskan bahwa politik adalah “authoritative allocation of values for a society“ (Easton, 1953). Contohnya dapat dilihat dari pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 444,131 Trilyun dari total anggaran belanja 2018 sebesar Rp 2.220 Trilyun (Lampiran XIX Perpres No. 107/2017). Dana pendidikan dialokasikan 20% dari APBN, itu untuk mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Laucereno, 2018). Besarnya alokasi dana pendidikan ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Contoh nyatanya di Sumatera Barat yang berdasarkan hasil penelitian Jolianis (2015) terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) di kabupaten/kota di Sumatera Barat seiring dengan peningkatan anggaran pendidikan di tahun 2005-2008.

Ternyata politik itu memang memengaruhi hidup lo, makanya jangan apatis pragmatis!

Referensi:

Easton, David. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf.

Jolianis. (2015). Pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Journal of Economic and Economic Education, 3: 2, 168-183

Kementerian Sekretariat Negara. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Lasswell, D. H., (1936). Politics: who gets what, when, how. New York: McGraw-Hill

Laucereno, S. F., (2018, Juli 10). Cerita Sri Mulyani Anggarkan 20% APBN untuk Pendidikan. 6 Februari 2018. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4107156/cerita-srimulyani-anggarkan-20-apbn-untuk-pendidikan

yuk berpatisipasi di topic tentang artikel ini

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button